DEPARTEMEN PU SIAP SERAP DANA STIMULUS

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan Departemen PU melalui berbagai proyeknya siap menyerap dana stimulus sebesar Rp3,6 triliun dari total dana stimulus yang dialokasikan kepada Departemen PU sebesar Rp6,6 triliun. Hal tersebut dikarenakan proyek-proyek Departemen PU yang akan menggunakan dana stimulus merupakan kelanjutan dari proyek sebelumnya yang pada awalnya masih kekurangan pendanaan. “Dana stimulus untuk PU karena dipakai untuk proyek multiyears kontrak yang kemarin kekurangan uang, jadi tinggal diserap aja karena proyeknya sudah berjalan, terutama proyek jalan dan jembatan. Kontraknya sudah ada jadi tinggal pakai saja. Dari Rp6,6 triliun, sebesar Rp3,6 triliun masuk DIP Departemen PU, sisanya Rp3 triliun masuk DIP-nya Daerah yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)” jelas Menteri PU Djoko Kirmanto usai mengikuti rapat di Gedung Kementrian Perekonomian Jakarta (16/4). Disamping untuk jalan dan jembatan, dana stimulus Departemen PU juga digunakan untuk penanganan bencana banjir seperti penanganan banjir Bengawan Solo yang dianggarkan sebesar Rp700 miliar. Menurut Menteri PU, penyerapan dana stimulus harus selesai tahun ini. Dengan bergulirnya proyek-proyek konstruksi yang memang sengaja dirancang dapat menyerap banyak tenaga kerja, efek pengucuran dana stimulus terhadap perekonomian Indonesia dapat dirasakan terutama pengurangan jumlah pengangguran. Total dana stimulus yang dikeluarkan pemerintah adalah Rp12 triliun dimana Rp6,6 triliun dialokasikan kepada Departemen PU. (gt) (http://www.pu.go.id/) Pusat Komunikasi Publik 160409

KONSTRUKSI LINTAS BARAT BINTAN TERUS DILAKUKAN

Progres pembanguan jalan lintas barat pulau Bintan hingga saat ini telah mencapai 21,5 kilometer dari total panjang 45 kilometer. Konstruksi telah dilakukan sejak tahun 2005 dengan titik awal dari Simpangloban. Sedangkan sisanya sedang dalam tahap pembukaan lahan sampai dengan pembentukan badan jalan.

Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pembangunan Jalan dan Jembatan Kepulauan Riau, Suriyatno Untung baru-baru ini di Tanjungpinang mengatakan, pada anngaran tahun ini, lintas barat Pulau Bintan dilaksanakan melalui delapan paket pekerjaan yang terdiri dari tiga paket jalan dan lima paket jembatan dengan dana dari APBN Murni.

Pekerjaan jalan terdiri dari sebuah paket Lintas Barat dengan nilai kontrak sebesar Rp 6 miliar, dengan target efektif jalan 7,175 kilometer. Pekerjaan dilakukan kontraktor pelaksana PT. Amanah Anak Negeri dan konsultan supervisi PT. Aneka Cipta.

Paket Lintas Barat lainnya senilai Rp 8 miliar, dengan target efektif jalan 5,3 kilometer dengan kontraktor pelaksana PT. Pasific Karya Makmur dan masa pelaksanaan 210 hari kalender.

Untung menuturkan, paket penanganan jalan terakhir sebesar Rp 9 miliar, dengan target efektif jalan 5,066 km, kontraktor pelaksana PT. Harap Panjang, masa pelaksanaan 210 hari kalender, konsultan supervisi PT. Aneka Cipta.

Sementara pembangunan jembatannya sendiri ada enam jembatan, sampai saat ini yang sudah selesai dan sudah diresmikan oleh Presiden pada Pebruari lalu ialah jembatan Gesek sepajang 60 meter. Sementara itu untuk tahun 2009 sasarannya untuk pembangunan lima jembatan yang belum terselesaikan yaitu jembatan Busung sepanjang 260 m yang kondisi saat ini telah mencapai 80 persen dan diharapkan 2009 dapat diselesaikan.

Jembatan lainnya seperti jembatan Ekang dengan panjang 170 m, pekerjaan saat ini adalah pelaksanaan tahap kedua yaitu penyelesaian pembangunan bawah, kemudian untuk jembatan Anculai sepanjang 290 m, pekerjaannya baru tahap kesatu yaitu pelaksanaan pemancangan abautment dan pilar.

Selain itu ada juga jembatan Sei Bintan ini juga tahap pertama sepanjang 120 m , kemudian ada jembatan Kang Boy, dimana jembatan ini merupakan jembatan terpanjang pada jalan lintas barat ini yaitu 360 m dan pekerjaan saat ini pelaksanaan tahap kedua yaitu pembangunan bangunan bawah.

Diharapkan dengan selesai dibangunnya jalan lintas barat Pulau Bintan ini, dapat mempersingkat jarak waktu tempuh antara Tanjungpinang menuju ke Tanjunguban dimana melalui jalan lama yang jaraknya 90 km dengan waktu tempuh antara 1,5– 2 jam sedangkan jalan lintas barat ini dengan jarak yang lebih pendek yaitu sepanjang 45 km dan dapat ditempuh dalam waktu 45 menit.

Untung menjelaskan, lintas tersebut juga membuka daerah yang terisolir sehingga menunjang adanya kawasan perdagangan bebas yang dicanangkan oleh pemerintah disamping itu untuk mendukung pengembangan pusat kegiatan wilayah baru, yaitu kawasan Agropolitan Tuapaya dan kawasan Pariwisata Kualasimpang. (humas bina marga/slamet) (http://www.pu.go.id/)

PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PU LEBIH BERBASIS PENATAAN RUANG

Tingkat kesesuaian program pengembangan infrastruktur Pekerjaan Umum (PU) (Sumber Daya Air, Jalan, dan Keciptakaryaan) setiap tahunnya telah mulai menjawab perwujudan fungsi sistem perkotaan nasional, meliputi, sistem jaringan jalan, sistem sumberdaya air, kawasan lindung, kawasan budidaya andalan, atau kawasan strategis nasional yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

Hal disampaikan Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen PU Imam Ernawi di Jakarta, Selasa (14/4).

Menurut Imam, perwujudan keterpaduan program pengembangan infrastruktur PU berbasis RTRWN tersebut menghadapi tantangan, diantaranya adalah tingkat konsistensi kesesuaian program/kegiatan dengan lokasi/anggaran.

Hal ini diperlihatkan dengan adanya kegiatan pengembangan infrastruktur PU yang telah sesuai dengan indikasi program utama RTRWN, namun belum sepenuhnya sesuai lokasi dan alokasi anggarannya, misalnya terdapat pada sebagian kegiatan pembangunan infrastruktur jalan dan SDA.

Tantangan lain menurut Imam, khusus untuk infrastruktur keciptakaryaan, disadari, fungsi infrastruktur di bidang ini masih lebih dominan pada pelayanan kebutuhan dasar (basic needs), sehingga gambaran kesesuaian program/kegiatan yang cukup besar, namun tidak seluruhnya berada pada lokasi/kawasan/kota yang diarahkan dalam perwujudan pemanfaatan ruang nasional.

Lebih lanjut Dirjen Penataan Ruang mengatakan, evaluasi ini dilakukan terhadap kesesuaian program-program Departemen PU hasil Konsultasi Regional (Konreg) 2008 di Mataram beberapa waktu lalu. Perwujudan Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional yang diharapkan, meliputi Kesesuaian program/kegiatan, yaitu persentase program/kegiatan pengembangan infrastruktur yang sesuai dengan Indikasi Program Utama-RTRWN.

Selain itu kesesuaian lokasi program/kegiatan, yaitu persentase lokasi program/kegiatan pengembangan infrastruktur yang sesuai dengan arahan spasial pengembangan wilayah sungai, sistem jalan, sistem perkotaan, dan sentra produksi di kawasan andalan yang harus didukung fungsinya dalam RTRWN.

Harapan lain adalah alokasi anggaran, yaitu persentase besarnya nilai anggaran yang teralokasi untuk program pengembangan infrastruktur yang sesuai dengan RTRWN.

Sedangkan hasil evaluasi kesesuaian program, lokasi, dan alokasi anggaran pada masing-masing infrastruktur PU tersebut, menurut Imam Ernawi, untuk program pengembangan infrastruktur SDA, kesesuaian program/kegiatan dengan Indikasi Program Utama-RTRWN telah mencapai 91,2 persen, walaupun kesesuaian lokasi pengembangannya baru mencapai 74,7 persen, dan alokasi anggarannya sebesar 84,5 persen.

Sedangkan untuk program pengembangan infrastruktur jalan, kesesuaian program/kegiatan dengan Indikasi Program Utama-RTRWN telah mencapai 95,8 persen, walaupun kesesuaian lokasinya baru mencapai 76,8 persen, dan alokasi anggarannya sebesar 83,2 persen.

Selain itu untuk program pengembangan infrastruktur keciptakaryaan, kesesuaian program/kegiatan dengan Indikasi Program Utama-RTRWN mencapai 76,5 persen, namun kesesuaian lokasinya masih 33,7 persen, dan alokasi anggarannya 28,5 persen.

Evaluasi pelaksanaan pemograman pengembangan infrastruktur PU berbasis penataan ruang akan dilakukan rutin tiap tahun oleh Ditjen Penataan Ruang, dan sebagai tindak lanjutnya saat ini juga sedang disiapkan Rencana Terpadu Pengembangan Infrastruktur Ke-PU-An Jangka Menengah Berbasis RTRWN, yang diharapkan akan menjadi pedoman/acuan evaluasi perencanaan program infrastruktur ke-PU-an berbasis penataan ruang (RTRWN) selama 5 tahun, ungkap Imam Ernawi (Humas Dirjen Taru).

Pusat Komunikasi Publik

160409

RUU Pengadilan Tipikor

Liputan 6 - Jumat, April 17

Liputan6.com, Jakarta: Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Dewi Asmara, optimistis RUU tersebut dapat diselesaikan sebelum masa tugas DPR 2004-2009 berakhir pada September 2009. "Mulai minggu depan, kita akan kembali rapat pimpinan sehingga bisa segera dilanjutkan pembahasan RUU ini," kata dia, Kamis (16/4).

Dewi mengemukakan, pembahasan RUU itu termasuk dalam salah satu dari sekian RUU yang harus diselesaikan periode saat ini. Pembahasan RUU akan dilakukan secara komprehensif dan tidak sekadar mengubah kata-kata sehingga bisa segera diaplikasikan.

Ia mengatakan, salah satu substansi pembahasan yang rumit antara lain keberadaan hakim di pengadilan itu. "Misalnya hakim karier. Bagaimana jenjang mereka serta renumerasi yang berlaku nantinya dan masalah pemeriksaan pendahuluan kasus korupsi," kata Dewi.

Menurut Dewi, keberadaan pengadilan tersebut tidak mungkin berada di setiap pengadilan negeri dan hanya ada tingkat provinsi. Hal tersebut karena pertimbangan keuangan negara yang tersedia. Lebih jauh ia mengatakan, pembahasan RUU juga disingkronkan dengan sejumlah UU lainnya, seperti UU Tipikor.(YNI/ANTARA)

Pemilu Legislatif

Kemarin kita sebagai anak bangsa melaksanakan tugas dan panggilan untuk menentukan arah kedepan negrri tercinta ini dengan melaksanakan pemilihan umum legislatif untuk calon anggota DPD, DPRI, DPR Provinsi dan DPR Kota/Kabupaten. Secara umum pelaksanaan pemilu legislatif berjalan dengan baik. Namun masih ada kekurangan, terutama dalam DPT, banyak penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT, sehingga tidak dapat menunaikan hak ,tugasnya dan panggilan negara dalam berpartisipasi pemilu legislatif tahun 2009 ini.
Semua ini tentu bermula pada saat pendataan dan input data DPT sementara, diharkan untuk pilpres kedepan dapat diperbaiki dan upto date.Sebaiknya untuk data penduduk memakai data 3 bulan terakhir, sehingga dapat lebih valid. Karena mobilitas penduduk yang sangat dinamis, diharapkan data 3 bulan terakhir dapat lebih menjamin validasi data.

Selamat buat pak SBY dan Partai Demokrat dan partai lain peserta pemilu, kiranya kita semua lebih dewasa dalam berpolitik dan tidak menggunakan cara-cara yang kurang terpuji, karena semuanya akan menjadi cermin dalam tindak tanduk caleg tersebut apabila sudah duduk dalam dewan. Hal ini tentunya akan mengecewakan konstituen yang sudah memilih dan memb erikan kepercayaan untuk mengawal aspirasi masyarakat/konstituen dalam melaksanakan pembangunan negara ini menuju masyarakat adil dan makmur sesuai cita-cita proklamasi dan pembukaan UUD 1945.

Terima kasih pak SBY, kami tunggu dalam pilpres mendatang.
Damailah negriku, sejahterahlah bangsaku, jayalah Indonesia...................bravo