MEMBERDAYAKAN PEMANGKU KEPENTINGAN WUJUDKAN KOTA HIJAU

Saat ini, kita harus sudah bergerak dari tataran rencana menuju aksi dalam mewujudkan kota yang berkelanjutan. Untuk mewujudkannya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Umum tengah menggulirkan kegiatan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH). Sebagai upaya mengefektifkan perwujudan keberlanjutan melalui P2KH tersebut, segenap pemangku kepentingan dalam kota perlu dilibatkan sehingga seluruh potensi kota dapat terberdayakan secara efektif. Demikian disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Ruang Kementerian PU Imam Santoso Ernawi dalam Semiloka Empowerment for Green Cities di Probolinggo, minggu lalu.

Lebih lanjut Imam menambahkan, pemberdayaan pemangku kepentingan sangat penting untuk dilakukan agar kemudian muncul rasa memiliki setiap pemangku kepentingan terhadap perwujudan berbagai elemen dalam P2KH tersebut. “Melalui hal ini, diharapkan terjadi kesinambungan kegiatan pembangunan di perkotaan yang dilakukan oleh masyarakat berlandaskan prinsip kota berkelanjutan. Pada akhirnya, perwujudan kota hijau ini semakin tumbuh dan berkembang di seluruh nusantara dengan berbasis pada keberdayaan masyarakat secara mandiri,” tegasnya.

Arus utama pengembangan kota hijau berkelanjutan menjadi semakin mengemuka dengan semakin kompleksnya masalah perkotaan dan hadirnya parameter perubahan iklim, yang bukan lagi sebuah wacana namun telah nyata terjadi. Hal inilah yang melatarbelakangi pentingnya mewujudkan kota hijau. Pada hakikatnya, tantangan yang dihadapi oleh berbagai kota di dunia saat ini bukanlah semata-mata mengenai dampak perubahan iklim. Tantangan yang sesungguhnya perlu dijawab oleh setiap kota di dunia termasuk Indonesia adalah pola produksi dan konsumsi manusia yang semakin tidak ramah lingkungan. Dalam menjawab hal inilah konsep kota hijau diluncurkan.

Pengguliran konsep kota hijau melalui kegiatan P2KH pada esensinya adalah salah satu upaya dalam mengawali perubahan pola produksi dan konsumsi (Prosumsi) masyarakat kota menuju pola kegiatan yang lebih bijak dan berkelanjutan. Kunci keberhasilan dari gerakan ini adalah terjadinya internalisasi berbagai atribut kota hijau di masyarakat. Dalam upaya memenuhi hal tersebut, selama periode 3 tahun ke depan akan dilakukan kegiatan P2KH yang difokuskan pada tiga dari kedelapan atribut kota hijau, yaitu green community, green planning and design, dan green open space.

Ketiga atribut tersebut diharapkan dapat menjadi entry point dalam menjawab masalah perubahan iklim sekaligus sebagai pemicu dan pemacu berbagai kegiatan lanjutan yang sinergis dalam upaya perwujudan kota berkelanjutan. Sedangkan atribut kota hijau lainnya yaitu green waste, green water, green transportation, green energy dan green building akan diwujudkan secara bertahap dan kontiyu dengan melibatkan semua sektor secara inklusif

PU DAPAT TAMBAHAN ANGGARAN RP 1,381 T UNTUK 2012

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sesuai dengan nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2012 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 61,181 triliun dan tambahan anggaran hasil optimalisasi sebesar Rp 1,381 triliun sehingga total RAPBN 2012 Kementerian PU mencapai Rp 62,562 triliun.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi V DPR RI, Yasti S Mokoagow dalam rapat kerja antara Komisi V DPR RI dan kementerian/lembaga mitra kerja terkait, termasuk Kementerian PU, kemarin (24/10) di Jakarta.

Menteri PU Djoko Kirmanto saat ditemui seusai rapat mengatakan bahwa tambahan anggaran tersebut akan difokuskan untuk bidang Sumber Daya Air (SDA), terutama untuk ketahanan pangan dan penanganan kawasan pantai. “Paling besar terutama untuk SDA, lalu selain itu juga saya utamakan untuk penataan ruang,” katanya.

Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) Mochammad Amron mengatakan bahwa dari tambahan anggaran tersebut, SDA mendapatkan Rp 600 miliar, dan akan digunakan untuk masalah penanggulangan banjir dan pantai, selain juga masalah ketahanan pangan.

Sementara itu, mengenai penyerapan anggaran tahun ini, Djoko mengatakan Kementerian PU telah melakukan penyerapan sebesar 52% dan fisik 59%, sehingga optimis dapat mencapai penyerapan 95% lebih.

“Kami masih optimis akan mencapai 95% karena dalam pekerjaan jalan itu tinggal ngaspal, dan itu kerjanya kecil namun harganya mahal, jadi harapan saya kalau di aspal, progres pembayarannya akan melonjak, dan saat ini kenaikannya tiap hari sebesar 1 %,” tambahnya. (www.pu.go.id)

Pembahasan RKA K/L TA 2012 Direktorat Jenderal Bina Marga

Jakarta (Bina Marga) – Direktorat Jenderal Bina Marga mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI pada Senin (03/10) dan dilanjutkan pada hari Jumat (07/10) di Jakarta. Rapat yang dipimpin oleh Mulyadi ini membahas mengenai Rincian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (RKA K/L) TA 2012 dengan tujuan agar anggaran yang dialokasikan pada TA 2012 benar-benar tepat sasaran. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Dirjen Bina Marga, Djoko Murjanto, menjelaskan mengenai Acuan Penanganan Jalan Nasional TA 2012. “Acuan Penanganan Jalan Nasional Tahun Anggaran 2012 yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, Rencama Strategis (Renstra) Kementerian PU 2010 – 2014, Hasil Konsultasi Regional (Konreg) 2011, Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR, Hasil Kunjungan Kerja DPR, serta Prioritas Penanganan Jalan Nasional,” ujarnya. Dalam pertemuan kali ini, dibahas pula mengenai alokasi dana per belanja bidang Bina Marga TA 2012 yakni Belanja Pusat dan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan nasional yang terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Dalam pembukaannya, Direktur Jenderal Bina Marga, Djoko Murjanto menyatakan bahwa prioritas Bina Marga adalah pembangunan fisik. “Bina Marga lebih fokus pada pembangunan fisik. Untuk pusat, bukan mengenai studi, melainkan tentang supervisi lapangan, konsultan supervisi, maupun konsultan lapangan,” tuturnya. Pada TA 2012 Bina Marga mengusulkan rancangan PAGU 2012 adalah sebesar Rp. 30,462 Triliun. Dari usulan tersebut, program penanganan jalan yang sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional antara lain Percepatan dan Perkuatan Domestic Connectivity, Implementasi MP3EI dalam 6 Koridor Ekonomi, serta Percepatan pembangunan NTT, Papua, dan Papua Barat. Selain itu, Bina Marga juga memprioritaskan program-program yang terkait dengan Perubahan Iklim Global Rencana Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (RAN MAPI) dan Road Safety, serta rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana alam (www.pu.go.id)

Sosialisasi Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2010

Sosialisasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan dilaksanakan bagi para Penyelenggara Jalan, yang di ikuti peserta dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau, Dinas PU Kota Tanjungpinang, Dinas PU Kota Batam, Dinas PU Kabupaten Karimun, Dinas PU Kabupaten Bintan, dan Dinas PU Kabupaten Anambas.

Acara di buka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, dengan nara sumber yang telah berpengalaman. Materi Acara dalam sosialisasi tersebut antara lain Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.11/PRT/M?2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan.

Dalam sosialisasi disampaikan hal-hal yang berhubungan dengan pemanfaatan bagian-bagian jalan, yang dapat berupa izin, dispensasi maupun rekomendasi. Termasuk juga rekomendasi dalam pemanfaatan Ruang Pengawasan Jalan, sejalan dengan penerbitan IMB agar tidak menghalangi jarak pandang pengendara pada titik-titik tertentu, terutama pada tikungan.

Acara diselenggarakan mulai tanggal 2 s/d 3 Maret 2010, dan ditutup secara resmi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau.

Beberapa Terobosan dan Inovasi Balitbang PU

Berbagai hal dilakukan oleh Balitbang PU untuk terus mengadakan terobosan-terobosan sebagai inovasi baru dalam berbagai lingkup pekerjaan ke-PU-an dan Permukiman, guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dengan teknologi yang lebih maju dan lebih aman.

Antara lain Balitbang PU terus mengoptimalkan pemuktahiran aplikasi Indonesia National Road Geotechnical Database (INROG) pada jalan-jalan nasional, sebuah sistem yang dirancang untuk mendeteksi lokasi tebing-tebing yang rawan longsor sehingga perlu segera ditangani.
Direncanakan sistem INROG ini dapat diakses dengan mudah termasuk melalui SMS (short message service).

Inovasi lain adalah dalam ikhtiar peningkatan pemanfaatan Aspal Buton. Terdapat deposit 650 juta ton aspal Buton di Pulau Buton Sulawesi Tenggara, yang menjadi sumber aspal yang dapat memenuhi kebutuhan aspal dalam negeri sampai 300 tahub lamanya dengan masing-masing penggunaan 2 juta ton pertahun.

Disimpulkan keuntungan pemakaian asbuton :

1. Stabilitas perkerasan lebih tinggi, cocok untuk jalan tol;
2. Lebih tahan untuk retak;
3. Deformasi rendah, kekakuan tinggi;
4. Asbuton menghemat ketebalan perkerasan hingga 22 %;
5. Memiliki produksi sampingan dengan manfaat besar spt light oil, bentonit, mineral (phospate dan kapur).
   

Inovasi lain adalah teknologi Sand Base untuk mengurangi ketergantungan pada agregat standar yang sulit didapatkan pada daerah-daerah pasiran yang minim aggregat dan memiliki kandungan kuarsa yang tinggi.

Hasil penelitiannya adalah :

1. Spesifikasi dan metode aplikasi kuarsa sebagai bahan pondasi pada perkerasan lentur;
2. Tergantikannya hingga 90% aggregat standar untuk kebetuhan perkerasan lentur (Lapis pondasi kelas A dan B), dengan kinerja yang sama;
3. Meningkatnya efesiensi biaya konstruksi perkerasan lentur hingga 30% pada daerah-daerah minim aggregat.
   

Lainnya adalah teknologi Penanganan Tanah Ekspansif, yakni tanah atau batuan yang kandungan lempungnya memiliki potensi kembang-susut akibat perubahan kadar air.
Hasil penelitian yang diperoleh :

1. Konstruksi penanganan tanah ekspansif menggunakan geomembran vertikal dengan menggunakan material pengisi galian berupa selected material dan semen slurry;
2. Penggunaan geogrid untuk melawan retak refleksi pada tanah ekspansif;
3. Konstruksi sheetpile beton sebagai penanggulangan instabilitas timbunan di tanah.

Sehubungan dengan itu direkomendasikan :

1. Geomembran vertikal lebih cocok diterapkan pada pembangunan jalan baru;
2. Membran vertikal sebaiknya diterapkan pada jalan ekskisting dengan timbunan kurang dari 1,5 m;
3. Semen slurry sebagai material pengisi pada galian dimaksud agar tidak diperlukan lagi pemadatan;
4. Geogrid sebagai penahan retak refleksi yang sudah terjadi pada jalan eksisting, masih dalam tahap pemantauan kinerjanya;
5. Hasil pemantauan kadar air, penggunaan geomembran vertikal berhasil dalam mengurangi fluktuasi kadar air di bawah badan jalan;
6. Konstruksi sheetpile untuk penanganan instabilitas pada timbunan tanah ekspansif masih dalam tahap pemantauan.

Diadakan pula penelitian tentang pemanfaatan kombinasi rumput Vetiver dan Bahia untuk mengurangi resiko erosi lereng pada konstruksi maupun opersional pemeliharaan jalan. Hasil penelitian adalah : kombinasi rasio 50% : 50% merupakan kombinasi untuk mengurangi erosi lereng; dan menurunkan tingkat erosi hingga 8 kali, dibandingkan hanya menggunakan rumput vertiver saja.

Beberapa hasil penelitian masih banyak dan seperti dikutip pada Majalah Lintas (Majalah Infrastruktur dan Transportasi) edisi 11 tahun 2010.

SPESIFIKASI 2010 & PAHS 2010

Dengan diterbitkannya Surat Direktur Bina Teknik Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum no. 02/SE/BT/2010 tanggal 26 November 2010, maka Spesifikasi Umum Bidang Bina Marga (Spek Umum Bina Marga) dan Software Perhitungan Analisa Harga Satuan (PAHS) 2010 yang mengacu pada Spek 2010 telah resmi dapat digunakan.

Bebarapa perubahan pada PAHS 2010 dan Spek 2010 perlu dicermati. Penyempurnaan ini juga untuk lebih memberikan kejelasan dan ketegasan. Salah satu perubahan mendasar contohnya mengenai tebal perkerasan AC-BC yang disempurnakan menjadi minimal 6 cm, pembayaran pekerjaan aspal yang terpisah dari setiap item/komponen.

Dalam Spesifikasi dan PAHS 2010 juga telah ditambahkan tentang pelaksanaan K3 dan SMK3.

untuk Sek dan PAHS dapat di download di : http://www.ziddu.com/download/13405458/SpekUmum2010word.rar.html, http://www.ziddu.com/download/13405708/AHSSPECEdisi2010.rar.html, http://www.ziddu.com/download/13405716/SuratPemberitahuanPembaharuanSpesifikasiUmum.pdf.html dan http://www.ziddu.com/download/13405715/lampiransuratDirBitek.pdf.html

PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK 3)

Mengacu pada UU No.18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah no.29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum No.174/MEN/1986 dan 104/KPTS/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada tempat kegiatan Konstruksi, Menteri Pekerjaan Umum menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no.09/PRT/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi bidang Pekerjaan Umum dalam rangka pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk mengatur pelaksanaan K3 di bidang Konstruksi.

Peraturan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pengguna Jasa maupun Penyedia Jasa dalam pelaksanaan SMK 3 , sehingga dapat dilaksanakan secara Sistematis, Terencana, Terpadu dan Terkoordinasi.

Adapun tujuan diberlakukan Peraturan ini agar semua Pemangku kepentingan mengetahui dan memahami tugas dan kewajibannya dalam penyelenggaraan SMK3 Konstruksi bidang Pekerjaan Umum sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja konstruksi dan penyakit akibat kerja konstruksi serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja.

Untuk pelaksanaan SMK3 dalam Panduan Analisa Harga Satuan (PAHS) tahun 2010 dan Spesifikasi Umum bidang Bina Marga tahun 2010, K3 telah diakomodir dalam setiap item pelaksanaan pekerjaan, yang tertuang dalam setiap analiasa harga satuan.(f2p)