pangondian blog's

ora et labora

Kamis, 31 Oktober 2013

Jembatan Layang Kelok Sembilan, Karya Kebanggaan Anak Bangsa


Bina Marga (30/10) - Jembatan Layang Kelok Sembilan yang merupakan karya kebanggaan anak bangsa akan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada akhir Oktober nanti yang bersamaan dengan peringatan acara Hari Pangan Sedunia yang dipusatkan di Kota Padang.

Proyek Jembatan Layang Kelok Sembilan yang terdapat di Kabupaten Limapuluhkota, Provinsi Sumatera Barat, dari sisi teknis pekerjaan merupakan hal yang monumental karena menggabungkan empat jenis jembatan. Sangat jarang dalam satu ruas jalan ada empat jenis jembatan sekaligus.

Pemerintah merancang pengerjaan  Jembatan Kelok Sembilan dalam dua tahap. Pemilihan tahap pengerjaan tersebut selain disesuaikan dengan anggaran juga mempertimbangkan lalu lintas di ruas Kelok Sembilan eksisting harus tetap berjalan selama proyek jembatan dibangun.
Tahap pertama adalam membangun empat buah jembatan, yaitu Jembatan 3,4,5, dan 6 dengan total panjang jembatan 699 meter.
Sedangkan tahap kedua membangun dua buah jembatan, yaitu Jembatan 1 dan 2, dengan total panjang jembatan 244 meter serta pembangunan jalan sepanjang 2.089 km (2 jalur dan 2 arah).

Jembatan Kelok Sembilan merupakan proyek multiyears dengan pelaksanaan pekerjaan Tahap I sejak tahun 2003-2011. Sedangkan Tahap II dilaksanakan sejak tahun 2012 hingga 2013 dengan total alokasi anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp.602.554.669.900,-.

Jenis konstruksi antara jembatan yang satu dengan lainnya menggunakan jenis jembatan yang berbeda. Untuk Jembatan 1 menggunakan model RC-Box Girder.
Sementara untuk Jembatan 2 mempunyai berbagai macam variasi mulai dari PC-I Girder, PC Box Girder, dan RC-Box Girder.
Kemudian untuk Jembatan 3 menggunakan RC Box Girder atau beton bertulang tanpa ada perkuatan lewat beton pratekan.
Untuk Jembatan 4, selain arch bridge juga memiliki jenis jembatan lain yaitu RC-Box Girder, PC-Box Girder, dan PC-I Girder.
Selanjutnya, Jembatan 5 menggunakan struktur bagian atas PC-I Girder atau beton pratekan bentuk I.

Terakhir untuk Jembatan 6 menggunakan PC-I Girder atau beton pratekan dengan balok I.
Membangun Jembatan Layang Kelok Sembilan memiliki tantangan tersendiri terutama melakukan harmonisasi dengan lingkungan hutan lindung Air Putih yang berada di sekitar jalan tersebut. Jembatan Kelok Sembilan seolah menjadi masterpiece dari harmonisasi antara rekayasa sipil, arsitektural, desain landscape, hingga pemeliharaan hutan.
Dari sisi konstruksi, Jembatan Kelok Sembilan terlihat unik dan seolah menyatu dengan lingkungan cagar alam. Di mulai dari bangunan atas (superstruktur) , pilar, substruktur, hingga pondasinya dapat menjadi model pembelajaran bagi insinyur sipil di Tanah Air.

Sementara dari sisi pengelolaan kawasan, di lokasi ini terjadi interaksi yang harmonis antara pengelola kawasan hutan lindung dan pengelola infrastruktur transportasi.
"Ini benar-benar merupakan karya kebanggaan anak bangsa," kata Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto saat kunjungan lapangan jelang peresmian Jembatan Kelok Sembilan.
Djoko Kirmanto menyatakan rasa bangganya atas keberhasilan pembangunan Jembatan Layang Kelok Sembilan.
"Ini menambah deret prestasi anak-anak bangsa dalam sektor konstruksi," tambah Djoko Kirmanto.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Marga, Djoko Murjanto mengatakan, "Desain jalan dan jembatan Kelok Sembilan ini diperkirakan tahan selama 100 tahun, dengan catatan asal dipelihara dengan maksimal."
"Keberadaan Jembatan Layang Kelok Sembilan ini akan berdampak positif mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau. Dengan lancarnya transportasi, maka akan mempermudah akses lintas barat dengan lintas timur Sumatera," tambah Djoko Murjanto.

Sebelumnya, di ruas jalan Kelok Sembilan yang terletak di ruas jalan batas Provinsi Riau--Batas Kota Payakumbuh sangat sulit dilewati oleh truk gandeng maupun trailer. Hal itu disebabkan karena radius tikungan dan lebar perkerasan hanya 4,5 meter yaitu terletak di Km.143-148, Km.153-168, dan Km.168-194.
Sementara itu, Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah I, Ditjen Bina Marga, Subagyo mengatakan, "Jembatan Layang Kelok Sembilan  telah dibuka sementara untuk mendukung mudik Lebaran 1434 H tahun ini." 

“Kelok Sembilan sudah dapat dilalui. Rambu–rambu sudah terpasang dan sudah dilakukan uji kelayakan dan road safety,” kata Subgyo saat meninjau lokasi Jembatan Kelok Sembilan.
Sementara, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno berkeyakinan bahwa suatu saat kawasan Kelok Sembilan ini akan menjadi salah satu destinasi kebanggaan bagi Sumatera Barat.
Inilah hasil karya murni 100% Indonesia mulai dari desain, pendanaan, hingga pelaksanaan dengan integrasi harmonis antar pemangku kepentingan kehutanan dan infrastruktur. Masyarakat yang akan bisa menilai bagaimana proyek monumental ini menjadi kebanggaan bangsa.(www.pu.go.id)

Presiden SBY : Jembatan Kelok 9 Indah Sekali

Presiden Republik Indonesia (RI) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan peninjauan Jembatan Kelok 9 Rabu (30/10) di kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang besok akan diresmikan di Padang. 

Dalam kunjungannya, Presiden mengagumi paduan struktur jembatan yang dengan lembah yang terletak di kawasan hutan suaka alam tersebut.
"Indah sekali," kata Presiden, begitu menjejakkan kaki di Jembatan kelok 9. 

Dalam kesempatan tersebut, selain Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II ikut mendampingi Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Djoko Murjanto, Dirjen Cipta Karya Imam Santoso Ernawi, Kepala Pusat Komunikasi Publik Danis H. Sumadilaga, Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II Maruasas Panjaitan dan Kepala Satker Jembatan Kelok 9 Dahler. 

Saat mengagumi keindahan jembatan tersebut, Presiden SBY mengakui bahwa jembatan Kelok 9 adalah salah satu mahakarya anak bangsa. Dalam kesempatan tersebut juga, rombongan menyempatkan berdoa agar Jembatan Kelok 9 membawa berkah. 


"Semoga jembatan Kelok 9 membawa berkah, kemajuan dan manfaat bagi seluruh masyarakat Sumatera Barat, dan juga masyarakat Indonesia," tutur SBY saat memimpin doa. 

Sementara itu Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto, menjelaskan bahwa Jembatan Kelok 9 dibangun karena kondisi jalan tersebut sebelumnya sangat sempit dengan radius tikungan yang sangat kecil sehingga tidak lagi mampu mengakomodasi kendaraan-kendaraan besar. 

"Dulu tanjakannya tinggi namun sekarang normal,,kondisi jalan seperti ular dan sempit berkelok-kelok membuat kendaraan besar harus berhenti dan bergantian," tambah Djoko. 

Jembatan yang dikerjakan sejak tahun 2003 ini, kata Djoko, dibangun dengan total biaya Rp 602,55 miliar. Saat ini, tambahnya sedang diadakan sayembara untuk pengaturan lingkungannya.
"Sekarang sedang kita sayembara untuk pengaturan lingkungannya, jadi mungkin nanti ada tempat untuk melihat keindahan jembatan ini,"  tambah Djoko. 
Dari jembatan Jembatan Kelok 9, Presiden SBY, Menteri PU dan rombongan melanjutkan peninjauan ke Istana Pagaruyung di Kabupaten Tanah Datar. 

"Kementerian PU membantu menyediakan ruang terbuka hijau di taman-taman sekitar istana, nanti akan kita tinjau," singkat Djoko.(www.pu.go.id)

Rabu, 06 Maret 2013

Beban Muatan Kendaraan Pengaruhi Keselamatan di Jalan Raya


Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Djoko Murjanto mengatakan, beban yang berlebih dari kendaraan juga ikut mempengaruhi tingginya kecelakaan lalu lintas. Hal tersebut diungkapkannya mengikuti Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Dampak Kecelakaan Lalu Lintas Darat bagi Kesehatan, Sosial dan Ekonomi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Selasa (5/2) di Jakarta.

”Beban kendaraan yang berlebih, selain merusak jalan juga dapat mempengaruhi faktor keselamatan berkendara di jalan, jadi semakin tinggi truk (kendaraan) dan semakin panjang tentu mempengaruhi kestabilan kendaraan, hal ini juga sudah ada dalam undang-undang yang mengatur mengenai beban maksimum ini,” tambah Djoko Murjanto.
Djoko juga mengemukakan permasalahan lain yang mempengaruhi keselamatan di jalan adalah kenyataan jalan arteri yang seharusnya merupakan jalan yang difungsikan sebagai jalan jarak jauh, berkecepatan tinggi dan dipagar di kedua sisinya serta mempunyai satuentry di tempat tertentu.

Namun, dalam prakteknya, lanjut Djoko, jalan arteri tersebut menjadi jalan lokal, orang pun boleh masuk. Menurutnya permasalahan tersebut harus diperhatikan bersama, bukan hanya Kementerian PU tambah Djoko, seraya mencontohkan jalan tol yang baru-baru ini di demo untuk dijadikan terminal.

Sementara itu dalam menghindarkan terjadinya kecelaaan yang tinggi, pihaknya mengakui terdapat dua tahap, yaitu pertama adalah untuk jalan existing pertama kita lakukan uji layak fungsi jalan. Hal tersebut sudah ada aturannya dalam UU lalu lintas maupun UU jalan.

”Kemudian dari uji layak fungsi jalan ini kita bisa rekomendasi bahwa jalan-jalan ini harus diapakan, dilebarkan atau tikungan tajam menjadi dipermudah, tanjakan tinggi dipangkas sehingga tidak terlalu tinggi seperti di Nagrek,” lanjut Djoko.

Djoko menambahkan, Kementerian PU melalui Ditjen Bina Marga selalu berkoordinasi dengan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan Kepolisian Ri untuk mendeteksi tempat-tempat yang sering terjadi kecelakaan (black spot) dan direkomendasikan apa yang harus dilakukan, seperti marka jalan dan lain-lain.Sedangkan untuk jalan yang akan dibangun adalah dengan melakukan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Sementara itu Menko Kesra Agung Laksono mengatakan bahwa rakor tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk menetapkan regulasi (PP atau Perpres) tentang penguatan aksi nasional dari Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011-2035 dalam rangka mempercepat penurunan jumlah korban kecelakaan lalu lintas.

Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari UU No. 22/2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan UU No. 36 tentang Kesehatan. Selain itu juga untuk memperkuat strategis, program nasional dan sinergi lintas sektor guna melindungi masyarakat dan menjamin keselamatan pengguna jalan.

”Saat ini di Indonesia, kecelakaan lalu lintas merupakan penyebab kematian ketiga terbesar setelah penyakit jantung dan TBC. 67 persen korban kecelakaan lalu lintas berada pada usia produktif 22 – 50 tahun. Berdasarkan data POLRI tahun 2012 dilaporkan bahwa jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 27.441 jiwa, dengan potensi kerugian sosial ekonomi mencapai Rp 203 Triliun sampai dengan Rp 217 Triliun per tahun,” kata Agung.

Rapat yang dipimpin oleh Menko Kesra Agung Laksono ini juga dihadiri oleh Menteri Perhubungan EE. Mangindaan, Dirjen Perhubungan Darat Suroyo Alimoeso,  Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Kesehatan, Kependudukan dan KB Emil Agustiono,Wakapollantas Brigjen Polisi Drs. Agung Budi, Dirjen Bina Marga Kementerian PU, Djoko Murjanto dan pejabat perwakilan dari K/L terkait.(nrm)

Pusat Komunikasi Publik
050213

Selasa, 26 Februari 2013

Tol Trans Sumatera Hubungkan 11 Pusat Pertumbuhan Ekonomi



Jalan Tol Trans Sumatera yang saat ini dalam tahap persiapan pelaksanaan, akan menghubungkan 11 kota pusat pertumbuhan ekonomi, yaitu dari Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Padang, Tanjung Pinang, Lampung, Bengkulu, dan Serang.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Danis H. Sumadilaga, saat ditemui wartawan kemarin (21/2).
Danis mengatakan bahwa proses persiapan yang dilakukan selama 2012-2014 antara lain pembebasan lahan dan pengkajian besaran dana dukungan pemerintah atau Viabilty Gap Funding (VGF).
“Namun kalau proses tanahnya cepat selesai, bisa segera dibangun,” tambah Danis.
Dalam MP3EI, Danis melanjutkan pemerintah telah menetapkan empat koridor utama dan tiga koridor pendukung. Keempat koridor utama adalah Lampung-Palembang (358 km), Palembang-Pekanbaru (610 km), Pekanbaru-Medan (548 km) dan Medan-Banda Aceh (460 km).
Sedangkan tiga koridor pendukung adalah jalan Palembang-Bengkulu (303 km), Pekanbaru-Padang (242 km), dan Medan-Sibolga (175 km).
”Dari keempat koridor utama, yang layak dibangun terlebih dahulu adalah ruas Lampung-Palembang dan ruas Pekanbaru Medan,” tambah Danis. (dikutip dari www.pu.go.id)

3 Arahan Menteri PU Pada Konreg 2013

Konsultasi Regional (Konreg) 2013, selain sebagai forum untuk penyusunan rencana program Kementerian PU tahun 2014 diharapkan juga dapat menajamkan sasaran dan percepatan pelaksanaan program tahun 2013, peningkatan kapasitas manajemen pelaksanaan pembangunan dan terjadi kerjasama antar instansi Kementerian/Lembaga dan keterpaduan antar sektor/bidang berdasarkan rencana tata ruang wilayah. Untuk mencapai hal tersebut Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyampaikan 3 arahan bagi perencanaan kedepan kepada para peserta Konreg 2013 yang dihadiri oleh para Kepala Bappeda Provinsi, Kepala Dinas Bidang PU dan Permukiman Provinsi, Kepala Balai Besar/Balai Wilayah Sungai, Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, pejabat eselon II dan III terkait di lingkungan Kementerian PU di Pendopo Kementerian PU, Jakarta (26/1).
Arahan pertama yakni pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Kementerian PU adalah untuk mendukung peningkatan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Dengan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan mencapai 7%-7,7% pada tahun 2014, pengangguran diharapkan turun menjadi sekitar 5%-6%, tingkat kemiskinan menjadi berkisar 8%-10% dan meningkatnya daya beli masyarakat perlu didukung dana untuk pembangunan infrastruktur (salah satunya PU) sekitar Rp529,2 triliun hingga Rp 740,8 triliun (data Bappenas 2012). Dari jumlah tersebut diharapkan alokasi untuk Kementerian PU pada tahun 2014 meningkat menjadi sekitar Rp 85 – 110 triliun. Oleh karenanya Menteri PU Djoko Kirmanto mengajak seluruh jajaran di Kementerian PU untuk meningkatkan kemampuan manajemen penyelenggaraan pembangunan infrastruktur dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Kedua, dengan perkembangan yang terjadi, perencanaan pembangunan yang dilakukan perlu mempertimbangkan beberapa isu strategis nasional diantaranya peningkatan kapasitas tampung air baku, dukungan terhadap kebutuhan rehabilitasi menyeluruh irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah pada 15 provinsi penghasil padi, meningkatkan investasi untuk mempercepat penambahan akses air minum dan sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan mencapai target MDGs, peningkatan kualitas jaringan jalan nasional dan konektivitas lokal untuk menjangkau daerah terisolir serta mendukung meningkatnya kualitas lingkungan/kawasan permukiman kumuh di kota termasuk akses masyarakat miskin mendapatkan hunian layak melalui pembangunan rusunawa.
Ketiga, dalam menyusun program dan kegiatan 2014, hendaknya fokus pada program dan kegiatan yang merupakan penyelesaian target Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, ditambah kebijakan baru yang merupakan arahan Presiden RI dan mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI).(dikutip dari www.pu.go.id)