KONSTRUKSI 2030 : PETA JALAN TRANSFORMASI KONSTRUKSI INDONESIA

Perdagangan bebas ASEAN dan China menjadi pintu awal globalisasi dan liberalisasi yang dihadapi konstruksi Indonesia, disamping tantangan lain yang tidak kalah besar yakni demokrasi dan desentralisasi, kemiskinan dan kesenjangan, serta kerusakan lingkungan dan bencana. Empat tantangan tersebut harus disikapi pemangku kepentingan dari seluruh rantai suplai sektor konstruksi, untuk menjadikan sektor konstruksi menjadi sektor yang mampu menjamin profesionalisme para pelaku, melalui proses yang efesien serta menghasilkan produk yang berkualitas, bermanfaat dan berkelanjutan.

Inisiasi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) pada tahun 2007 telah merumuskan peta arah perjalanan transformasi konstruksi yang disebut sebagai Konstruksi Indonesia 2030. Dalam dokumen itu, konstruksi Indonesia adalah para pelaku seluruh rantai suplai konstruksi (people), kemudian proses penyelenggaraan life cycle built aset (proses) dan terakhir produk berupa bangunan, infrastruktur, aset terbangun beserta layanannya (product).

“Konstruksi Indonesia tidak semata design-bid and build, ini hanya merupakan bagian dari rantai suplai dalam mewujudkan lingkungan terbangun yang nyaman, KI juga menyangkut modal, teknologi, SDM, informasi pasar, akses pasar, sistem transaksi, penjaminan kualitas, model bisnis sehingga bagaimana proyek konstruksi di daerah Indonesia timur menarik bagi investor” kata Akhmad Suraji, pakar konstruksi dari UGM dalam Diskusi Evaluasi tentang Kebijakan Transformasi Konstruksi di Hotel Ambhara, Jakarta (22/3) yang dihadiri oleh para pakar konstruksi lainnya diantaranya Dr. Krishna S. Pribadi dari ITB, Prof. Mudrajad Kuncoro dari UGM, Prof. Wiratman, Prof. Sunyoto Usman dan Mantan Ketua LPJK Sulistijo Sidarto Muljo.

Pembuatan KI 2030, menurut mantan Ketua LPJKN Sulistijo Sudartomulyo adalah agar ada arah yang jelas pengembangan konstruksi nasional yang tidak terpengaruh adanya pergantian pemerintahan atau kabinet.

Terkait kemampuan pelaku konstruksi Indonesia saat ini, Krisna mengatakan bahwa isu penting yang dihadapi saat ini adalah tidak semua yang memiliki sertifikasi memiliki kompetensi sementara globalisasi mengharuskan memiliki daya saing. Perubahan iklim dunia dengan adanya perubahan iklim dan pemanasan global juga menjadi tantangan yang harus direspon oleh KI yang menjadi bagian penyumbang besar gas emisi.

Namun menurut Wiratman, globalisasi sektor konstruksi bukan berarti perusahaan nasional tidak memiliki kemampuan. Wiratman meminta agar aturan pemerintah memberikan kesempatan kepada perusahaan lokal menjadi mayoritas dalam proyek-proyek besar. “Pemegang bendera (mayoritas) dipegang oleh lokal yang disyaratkan bekerjasama dengan perusahaan asing yang memiliki teknologi. Menurut saya teknologi tidak lah sulit, teknologi bisa dikuasai melalui kerjasama, dengan demikian kita bisa belajar sambil mengerjakan sehingga lebih cepat belajar.” Jelasnya.

Hadirnya UU Jasa Konstruksi No 18 tahun 1999, menurut Wiratman sudah bagus karena mengatur kesetaraan antara pemberi pekerjaan dan penerima pekerjaan. Namun praktek di lapangan, penerima pekerjaan seringkali dibawah pemberi pekerjaan. “Ini tidak bagus untuk kelangsungan sektor konstruksi” tambahnya.

Sektor konstruksi merupakan pilar penting peningkatan kesejahteraan dan menjadi tumpuan peningkatan ekonomi dan pemulihan ekonomi di saat krisis. Sektor ini, menurut Mudrajat Kuncoro memberikan konstribusi sebesar 7,5-10 persen terhadap produk domestik bruto dan mampu menyerap tenaga kerja langsung hingga 4-5 persen per tahun. Terkait dengan pengembangan sektor konstruksi 2030, Mudrajat mengingatkan pentingnya aspek penataan ruang, apakah 20 tahun kedepan sektor konstruksi masih akan terpusat di Jawa dan Sumatera yang saat ini memegang peranan sebesar 81 persen. (dikutip dari www.pu.go.id)

INDONESIA - JEPANG BAHAS TEKNOLOGI JALAN DAN JEMBATAN

Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan (pusjatan) bekerjasama dengan National Instutude for Lands and Infrastructure Management (NILIM) dan Public Works Research Institude (PWRI) dari Jepang menyelenggarakan Joint Workshop on Road and Bridge di Bandung, Selasa (2/3).

Dalam sambutannya, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab dalam penyediaan dan peningkatan kualitas jalan nasional di Indonesia. Untuk itu, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, Kementerian PU memiliki program Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 - 2014 dalam pembangunan infrastruktur.

Program RPJMN Kementerian PU di bidang jalan dan jembatanan yakni meningkatkan kualitas jalan dan jembatan sepanjang 171.700 km, meningkatkan kapasitas serta kualitas jalan nasional sepanjang 19.400 km dan 27.000 m jembatan. Kementerian PU dalam meningkatkan hidup masyarakat menggunakan standar teknologi dan menerapkan teknologi untuk meningkatkan kualitas inrfrastruktur dalam pembangunan masyarakat di masa depan.

Menurut Hermanto Dardak, dengan kondisi demografi dan geologi Indonesia yang rawan bencana dan gempa bumi sangat diperlukan peningkatan penggunaan teknologi dalam bidang konstruksi. Acara tersebut bertujuan untuk saling tukar menukar informasi dan berbagi pengalaman antara Indonesia - Jepang di bidang kontruksi jalan dan jembatan. Jepang juga memiliki pengalaman dalam manajemen jalan tol di Asia dan manajemen operasional lalu lintas. Dengan tukar informasi dan berbagi pengalaman, diharapkan Indonesia mampu melakukan pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang handal di daerah rawan bencana.

"Kondisi alam Indonesia yang rawan gempa tidak jauh berbeda dengan Jepang. Melihat pengalaman Jepang dalam penanganan gempa bumi di Kobe di tahun 90-an, akan sangat membantu kita dalam melakukan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Indonesia. Jepang telah melakukan penelitian dan menggunakan teknologi " ujar Hermanto.

Sementara itu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PU Moch. Amron mengatakan, dengan kekayaan sumber alam yang dimiliki Indonesia, hendaknya penelitian juga difokuskan pada penggunaan material lokal dalam pembangunan infrastruktur. Material lokal dan pengembangan spesifikasi tehnik dapat mengefisiensikan pendanaan. Material lokal seperti aspal buton telah dibuktikan penggunaannya dengan bahan dasar minyak aspal dan peningkatan permukaan jalan sebesar 25 persen.

Materi dibahas dalam worshop tersebut yakni kondisi permukaan Jalan pasca bencana; standar jembatan tahan gempa; serta kebutuhan dan pengembangan perkuatan jembatan di Indonesia. Ke depan, Badan litbang akan secara aktif melakukan penelitian, produksi, penggunaan dan evaluasi teknologi, khususnya dibidang jalan dan jembatan.

dikutip dari www.pu.go.id

KONDISI 19 RIBU JALAN NASIONAL AKAN DITINGKATKAN

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berencana menggunakan tambahan alokasi dana penanganan jalan untuk menyelesaikan peningkatan kapasitas jalan sepanjang 19 ribu kilometer. Pemerintah melalui Departemen Keuangan menyebutkan akan menyediakan dana tambahan penanganan jalan sebesar Rp 15,8 triliun sebagai persiapan menghadapi ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA).

Dalam wawancara dengan wartawan di Jakarta, Kamis (21/1) Wakil Menteri PU Hermanto Dardak mengatakan, Kementerian PU telah melakukan identifikasi ruas jalan yang membutuhkan peningkatan kapasitas. Namun, alokasi anggaran regular yang diterima pada tahun ini hanya sebesar Rp 16,6 triliun yang mana, mutlak digunakan untuk menjaga kondisi jalan agar fungsional (preservasi).

Jumlah tersebut jauh lebih rendah daripada kebutuhan moderat Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp 27 triliun. Dengan adanya tambahan dana melalui stimulus fiskal itu maka program peningkatan dan pembangunan jalan baru yang sempat akan ditahan pada tahun 2010 dapat direalisasi.

"Yah kami bersyukur, kebutuhan moderat untuk jalan sebesar Rp 27 triliun dijawab dengan itu. Sekarang masih dalam proses. Seharusnya sih dalam waktu dekat supaya cepat diserap," ungkap Hermanto Dardak.

Dana tambahan tersebut akan dipergunakan untuk peningkatan dan pembangunan jalan baru senilai Rp 9,3 triliun dan sisanya sebesar Rp 6,5 triliun akan digunakan sebagai dana untuk program rehabilitasi jalan dan jembatan. Wakil Menteri PU mengaku belum mengetahuidana tambahan tersebut akan dikucurkan dalam bentuk APBN-P 2010 atau stimulus fiskal.

Peningkatan dan pembangunan jalan baru terutama akan dilakukan pada ruas jalan di Sumatera dan Jawa yang memerlukan penambahan kapasitas jalan menjadi 7 meter pada masing-masing jalur dengan dipisahkan median sebesar 1,2 meter. Jalan pada kedua pulau tersebut menjadi prioritas penanganan karena pusat ekonomi memang ada di Jawa dan Sumatera.

Di antaranya, dana stimulus fiskal itu akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas jalan pada ruas Jakarta-Surabaya, lintas pantai timur Sumatera, dan membuka jalan dari tempat produksi primer menuju kawasan industri hingga tempat pengiriman ekspor. Rata-rata untuk konstruksi jalan baru dibutuhkan sekitar Rp 4 miliar per km.

"Proyek infrastruktur itu kan banyak yang multiyears jadi yah kalau dapat alokasi anggaran yah tinggal masuk-masukkan saja pada rencana yang ada," tutur dia.

Stimulus fiskal sebesar Rp 15,8 triliun itu akan menambah alokasi Dipa tahun 2010 sebesar Rp 16,6 triliun yang digunakan sebagian besar untuk rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan serta peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan. (rnd) (www.pu.go.id)

PROGRAM 100 HARI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Dalam program kerja 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan memastikan pekerjaan-pekerjaan baik pembangunan baru maupun pemeliharaan dapat dilaksanakan dengan baik. Demikian disampaikan Menteri PU Djoko Kirmanto dalam Selamat pagi Nusantara, Kamis (21/1).

Lebih lanjut Djoko mengatakan, Kementerian PU memiliki rencana strategis (renstra). Dalam renstra telah dibuat rencana-rencana kerja tiap satminkal di kementerian. Dengan demikian kegiatan dan pekerjaan Kementerian PU berjalan sesuai dengan target dan renstra.

Dalam program 100 hari ada enam pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Kementerian PU. Seluruh kegiatan yaitu pembangunan dan rehabilitasi di ruas-ruas utama, penyediaan air minum di sekitar 1.379 daerah tertinggal dan daerah masyarakat miskin, perbaikan dan peningkatan irigasi, serta rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda.

Di bidang Sumber Daya Air (SDA), yang menjadi program 100 hari Kementerian PU adalah menyelesaikan audit teknis kondisi embung, waduk, bendung, dan bendungan serta jaringan irigasi di seluruh Indonesia. Selain itu, menyelesaikan pembangunan prasarana pengendalian banjir Kanal Banjir Timur (KBT) pada awal tahun depan. Dengan selesainya BKT, maka dapat meminimalisasikan dampak banjir di sekitar Jakarta Timur dan Jakarta Utara.

Di bidang Bina Marga, adalah meningkatkan kapasitas jalan lintas Sumatera dan Sulawesi sepanjang 695 kilometer dan memastikan kondisi jalan dalam keadaan baik. Selain itu, untuk mendukung perekonomian tengah dibangun jalan tol Cikarang - Tanjung Priok.

"Cikarang merupakan kawasan industri terbesar, sehingga jalan akses menuju pelabuhan atau pasar harus dalam kondisi baik." ujar Djoko.

Dalam program 100 hari, Kementerian PU telah membentuk Tim Nasional Penyiapan Pembangunan Infrastruktur Penghubung Jawa – Sumatera sesuai dengan Keputusan Presiden. Pembentukan tim nantinya bertugas mempersiapkan pembangunan termasuk penyusunan studi kelayakan tengah dalam penyelesaian. Perencanaan jembatan diperkitakan selesai 4-5 tahun dan pelaksanaan ground breaking direncanakan dilaksanakan 2014.

Dibidang Cipta Karya yakni melakukan koordinasi dengan kementerian lain terkait program pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan Kementerian PU pada daerah terdepan dan terluar Indonesia berupa permukiman di 250 kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar. Kementerian PU juga akan memberi dukungan sistem penyediaan air minum (ind)

Dikutip dari www.pu.go.id

Diseminasi Perencanaan Teknis Jembatan

Diseminasi Perencanaan Teknis Jembatan dilaksanakan di Batam tanggal 6-8 Mei 2009, yang diselenggarakan oleh subdit Jembatan Direktorat Bina Teknik Ditjen Bina Marga Departrmrn Pekerjaan Umum.

Acara dibuka pada pukul 13.20 WIB oleh Ir.Hery Vaza, M.Engg.Sc selaku Kasubdit Teknik Jembatan mewakili Direktur Bina Teknik Dep.PU.

Peserta Diseminasi terdiri dari lingkungan SNVT P2JJ, SNVT PJJ dab SNVT Preservasi JJ Prov.Kepulauan Riau, Dinas PU Provinsi, Dinas PU Kabupaten/Kota dan beberapa SE di lingkungan SNVT P2JJ Kepri, serta Konsultan di lingkungan SNVT P2JJ Kepri.

Diseminasi ini dimaksudkan sebagai penyampaian informasi mengenai perencanaan jembatan, mulai dari peraturan yang mendukung, NSPM, tata cara perencanaan pondasi, bangunan atas dan bangunan bawah jembatan serta bangunan pelengkap jembatan.

Ini sangat bermanfaat bagi semua peserta , mengingat permasahan yang timbul akibat perencanaan dan pelaksanaan jembatan memerlukan penanganan yang serius setiap pihak terkait.

Untuk permasalahan jembatan kita dapat merujuk pada website subdit Bina Teknik Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum, dengan alamat : www.jembatanindonesia.com

DEPARTEMEN PU SIAP SERAP DANA STIMULUS

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan Departemen PU melalui berbagai proyeknya siap menyerap dana stimulus sebesar Rp3,6 triliun dari total dana stimulus yang dialokasikan kepada Departemen PU sebesar Rp6,6 triliun. Hal tersebut dikarenakan proyek-proyek Departemen PU yang akan menggunakan dana stimulus merupakan kelanjutan dari proyek sebelumnya yang pada awalnya masih kekurangan pendanaan. “Dana stimulus untuk PU karena dipakai untuk proyek multiyears kontrak yang kemarin kekurangan uang, jadi tinggal diserap aja karena proyeknya sudah berjalan, terutama proyek jalan dan jembatan. Kontraknya sudah ada jadi tinggal pakai saja. Dari Rp6,6 triliun, sebesar Rp3,6 triliun masuk DIP Departemen PU, sisanya Rp3 triliun masuk DIP-nya Daerah yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)” jelas Menteri PU Djoko Kirmanto usai mengikuti rapat di Gedung Kementrian Perekonomian Jakarta (16/4). Disamping untuk jalan dan jembatan, dana stimulus Departemen PU juga digunakan untuk penanganan bencana banjir seperti penanganan banjir Bengawan Solo yang dianggarkan sebesar Rp700 miliar. Menurut Menteri PU, penyerapan dana stimulus harus selesai tahun ini. Dengan bergulirnya proyek-proyek konstruksi yang memang sengaja dirancang dapat menyerap banyak tenaga kerja, efek pengucuran dana stimulus terhadap perekonomian Indonesia dapat dirasakan terutama pengurangan jumlah pengangguran. Total dana stimulus yang dikeluarkan pemerintah adalah Rp12 triliun dimana Rp6,6 triliun dialokasikan kepada Departemen PU. (gt) (http://www.pu.go.id/) Pusat Komunikasi Publik 160409

KONSTRUKSI LINTAS BARAT BINTAN TERUS DILAKUKAN

Progres pembanguan jalan lintas barat pulau Bintan hingga saat ini telah mencapai 21,5 kilometer dari total panjang 45 kilometer. Konstruksi telah dilakukan sejak tahun 2005 dengan titik awal dari Simpangloban. Sedangkan sisanya sedang dalam tahap pembukaan lahan sampai dengan pembentukan badan jalan.

Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pembangunan Jalan dan Jembatan Kepulauan Riau, Suriyatno Untung baru-baru ini di Tanjungpinang mengatakan, pada anngaran tahun ini, lintas barat Pulau Bintan dilaksanakan melalui delapan paket pekerjaan yang terdiri dari tiga paket jalan dan lima paket jembatan dengan dana dari APBN Murni.

Pekerjaan jalan terdiri dari sebuah paket Lintas Barat dengan nilai kontrak sebesar Rp 6 miliar, dengan target efektif jalan 7,175 kilometer. Pekerjaan dilakukan kontraktor pelaksana PT. Amanah Anak Negeri dan konsultan supervisi PT. Aneka Cipta.

Paket Lintas Barat lainnya senilai Rp 8 miliar, dengan target efektif jalan 5,3 kilometer dengan kontraktor pelaksana PT. Pasific Karya Makmur dan masa pelaksanaan 210 hari kalender.

Untung menuturkan, paket penanganan jalan terakhir sebesar Rp 9 miliar, dengan target efektif jalan 5,066 km, kontraktor pelaksana PT. Harap Panjang, masa pelaksanaan 210 hari kalender, konsultan supervisi PT. Aneka Cipta.

Sementara pembangunan jembatannya sendiri ada enam jembatan, sampai saat ini yang sudah selesai dan sudah diresmikan oleh Presiden pada Pebruari lalu ialah jembatan Gesek sepajang 60 meter. Sementara itu untuk tahun 2009 sasarannya untuk pembangunan lima jembatan yang belum terselesaikan yaitu jembatan Busung sepanjang 260 m yang kondisi saat ini telah mencapai 80 persen dan diharapkan 2009 dapat diselesaikan.

Jembatan lainnya seperti jembatan Ekang dengan panjang 170 m, pekerjaan saat ini adalah pelaksanaan tahap kedua yaitu penyelesaian pembangunan bawah, kemudian untuk jembatan Anculai sepanjang 290 m, pekerjaannya baru tahap kesatu yaitu pelaksanaan pemancangan abautment dan pilar.

Selain itu ada juga jembatan Sei Bintan ini juga tahap pertama sepanjang 120 m , kemudian ada jembatan Kang Boy, dimana jembatan ini merupakan jembatan terpanjang pada jalan lintas barat ini yaitu 360 m dan pekerjaan saat ini pelaksanaan tahap kedua yaitu pembangunan bangunan bawah.

Diharapkan dengan selesai dibangunnya jalan lintas barat Pulau Bintan ini, dapat mempersingkat jarak waktu tempuh antara Tanjungpinang menuju ke Tanjunguban dimana melalui jalan lama yang jaraknya 90 km dengan waktu tempuh antara 1,5– 2 jam sedangkan jalan lintas barat ini dengan jarak yang lebih pendek yaitu sepanjang 45 km dan dapat ditempuh dalam waktu 45 menit.

Untung menjelaskan, lintas tersebut juga membuka daerah yang terisolir sehingga menunjang adanya kawasan perdagangan bebas yang dicanangkan oleh pemerintah disamping itu untuk mendukung pengembangan pusat kegiatan wilayah baru, yaitu kawasan Agropolitan Tuapaya dan kawasan Pariwisata Kualasimpang. (humas bina marga/slamet) (http://www.pu.go.id/)